Medan – Ratusan mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Sumatera Utara, Senin (15/6), menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan publik yang dinilai berdampak langsung pada masyarakat.
Aksi yang dimotori Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) USU ini diawali dari Sekretariat Pemerintahan Mahasiswa pada siang hari. Massa kemudian bergerak menuju gedung DPRD Sumut dengan melintasi kawasan Taman Kebun Bunga.
Di lokasi aksi, mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi yang menyoroti berbagai isu strategis, mulai dari stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM), kondisi ekonomi nasional, transparansi anggaran, hingga arah kebijakan pendidikan.
Dalam tuntutannya, mahasiswa secara rinci meminta pemerintah menjaga stabilitas harga BBM serta memastikan distribusi subsidi tepat sasaran. Mereka juga mendorong efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran negara dan daerah (APBN/APBD) agar lebih difokuskan pada kebutuhan publik.
Selain itu, mahasiswa menyoroti pentingnya peningkatan akuntabilitas institusi kepolisian serta menolak praktik yang dinilai dapat mengaburkan fungsi utama lembaga tersebut. Evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian, dengan dorongan agar program tersebut ditinjau ulang.
Di sektor pendidikan, mahasiswa menegaskan agar pemerintah menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Mereka juga mendesak percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat sebagai bentuk perlindungan hak masyarakat.
Tuntutan lainnya mencakup penanganan serius terhadap bencana di sejumlah daerah, penindakan tegas terhadap praktik pertambangan ilegal, serta evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor kelistrikan dan penyediaan air bersih. Mahasiswa juga menyoroti pentingnya realisasi penciptaan lapangan kerja sebagaimana telah dijanjikan pemerintah.
Sekitar pukul 15.45 WIB, Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Ariyanti, keluar menemui massa aksi. Ia tampak duduk bersama mahasiswa dan mendengarkan langsung tuntutan yang disampaikan.
“Saya sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara memastikan apa yang disampaikan oleh adik-adik semua dari sembilan tuntutan ini akan kita kawal. Ada beberapa tuntutan yang berkaitan dengan pemerintah pusat, dan itu akan kita sampaikan,” ujar Erni.
Selain itu, ia juga menegaskan komitmen DPRD dalam mengawal penggunaan anggaran agar lebih berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, fungsi pengawasan legislatif akan dioptimalkan untuk memastikan setiap kebijakan dan anggaran berjalan sesuai kepentingan publik.
Aspirasi mahasiswa tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui dialog lanjutan antara mahasiswa dan pihak legislatif.
Pengamanan aksi dilakukan oleh aparat gabungan, disertai pengaturan lalu lintas di sekitar Jalan Imam Bonjol guna menjaga kelancaran aktivitas masyarakat. Aksi berlangsung dinamis dan menjadi bagian dari penyampaian aspirasi mahasiswa dalam ruang demokrasi.
Berita Lain
Rico Waas Evaluasi Janji Kampanye, Tegaskan Tak Mau Data ABS dan Target Harus Tuntas
Rico Waas: Tempat Hiburan Terlibat Narkoba dan Tak Lengkapi Izin Harus Ditindak
Ribuan Warga Salat Iduladha di Lapangan Merdeka Medan