BerkabarMedan – Perubahan APBD (P-APBD) 2026 diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik dan mempercepat pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat.
Hal itu disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat memberikan tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Medan terhadap Ranperda P-APBD 2026 dalam sidang paripurna, Senin (21/9/2026), yang dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen.
Rico menjelaskan sejumlah prioritas P-APBD 2026, di antaranya penanganan banjir, infrastruktur, pendidikan, peningkatan PAD, pengendalian harga pangan, serta percepatan pembangunan Medan bagian Utara.
Terkait banjir, Rico menegaskan penanganan harus dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir, bukan hanya pada titik genangan. Pemko Medan juga terus berkoordinasi dengan BBWS Sumatera II, Pemprov Sumut, instansi terkait dan pemerintah daerah berbatasan.
“Penanganan saluran drainase harus secara kawasan, bukan parsial—satu kesatuan sistem dari hulu hingga hilir atau outlet pembuangan sungai,” tegasnya.
Di sektor pendidikan, tambahan anggaran diarahkan untuk pemulihan sekolah terdampak banjir, penyediaan seragam dan perlengkapan sekolah, perbaikan ruang kelas, pengadaan mebel serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Pemko Medan juga mengalokasikan penanganan 500 siswa putus sekolah melalui program Paket A, B dan C.
Untuk infrastruktur, anggaran difokuskan pada perbaikan jalan, drainase, jembatan, rehabilitasi puskesmas dan pustu, serta 35 sekolah SD dan SMP negeri.
Menjawab perhatian Fraksi PKS mengenai alokasi 35 persen belanja pembangunan untuk Medan Bagian Utara, Rico menyebut program diarahkan pada pengembangan drainase, jalan, sistem air minum dan air limbah, penataan kawasan permukiman, serta perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Sementara untuk meningkatkan PAD, Pemko Medan memperkuat digitalisasi pajak, pembayaran nontunai, integrasi data transaksi dan monitoring penerimaan berbasis teknologi. Pemko juga mendapat tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) lebih dari Rp565 miliar.
Rico menegaskan setiap tambahan anggaran harus memiliki target yang jelas dan terukur serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap perubahan dan tambahan anggaran harus didasarkan pada alasan yang jelas, target terukur, serta memberikan manfaat nyata,” tegas Rico.
Berita Lain
Rico Waas Minta Maaf atas Gangguan Lalu Lintas akibat Proyek Infrastruktur
Rico Waas Beri Penghargaan pada 6 Pos Kamling Unggulan se-Kota Medan
Operasi Patuh Toba 2026 Dimulai, Pengguna Ponsel hingga Pelawan Arus Jadi Sasaran