Pansus DPRD Medan Dorong Bapenda Berinovasi Optimalkan PAD

Medan — Panitia Khusus (Pansus) peningkatan PAD DPRD Medan mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan berbagai inovasi guna mengoptimalkan penerimaan.

Anggota Pansus PAD DPRD Medan, Dr. Dra. Lily, MBA, MH, mengatakan hasil penelusuran dan kunjungan yang dilakukan pihaknya menunjukkan masih besarnya potensi PAD yang belum tergarap maksimal.

“Kami menemukan peluang peningkatan PAD sangat besar. Karena itu, Bapenda perlu menghadirkan sejumlah inovasi untuk mengoptimalkannya,” ujar Lily, Selasa (2/6/2026).

Ia mengungkapkan, Pansus juga menemukan adanya potensi kebocoran PAD yang cukup signifikan. Menurutnya, hal itu dapat diminimalkan melalui pengawasan yang lebih ketat serta langkah antisipasi yang terukur.Salah satu langkah yang didorong adalah digitalisasi sistem perpajakan, seperti penerapan pembayaran non-tunai dan pelaporan pajak secara online.

Selain meningkatkan transparansi, sistem ini juga dinilai mampu menekan kebocoran dan memudahkan wajib pajak. Di sisi lain, Bapenda juga diminta melakukan pemutakhiran data wajib pajak secara berkala, khususnya untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pembaruan data dinilai penting untuk memastikan potensi pajak dapat tergali secara optimal.

Tak hanya itu, optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan BUMD juga menjadi perhatian. Pemerintah kota didorong memperbaiki tata kelola serta merevitalisasi aset agar memiliki nilai ekonomis dan mampu berkontribusi terhadap PAD.

Lily juga menekankan pentingnya pemberian insentif serta kemudahan investasi untuk menarik pelaku usaha baru ke Kota Medan. Ia menilai langkah tersebut akan berdampak langsung pada peningkatan pajak dari sektor restoran, hotel, hiburan, hingga parkir.

“Potensi PAD dari sektor restoran, parkir, WRS, sewa aset daerah, dan hotel masih sangat besar untuk ditingkatkan,” katanya.

Selain intensifikasi, ia menambahkan, perlu juga dilakukan ekstensifikasi melalui perluasan basis wajib pajak baru agar penerimaan daerah semakin optimal.